Sugar Pineaviators Blog

Pemerintah Beri Kepastian Investasi KK dan PKP2B

Dalam beleid itu nantinya tercantum revisi yang menyatakan KK dan PKP2B dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi tanpa melalui lelang. Perpanjangan itu diberikan setelah berakhirnya KK dan PKP2B dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara. Perubahan bentuk pengusahaan dari KK dan PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi ini melalui pengajuan perpanjangan kepada Menteri ESDM paling cepat dalam lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, revisi PP 23 tersebut dilakukan untuk menberi kepastian investasi bagi pemegang KK dan PKP2B. Hal ini lantaran dalam PP 23 disebutkan pengajukan IUPK paling cepat dalam jangka waktu dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum KK dan PKP2B berakhir. “Untuk kepastian investasi, mau rencanakan pengembangan sudah diancang-ancang sebelumnya. Itu jangka waktunya baru usulan.

Perlu diperpanjang dong, kalau enggak nanti investasi tunggu ada kelanjutan enggak,”. Bambang menegaskan ada frasa “dapat” dalam klausul perpanjangan operasi kegiatan tambang. Artinya, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan perpanjangan maupun menolak permohonan yang diajukan perusahaan tambang tersebut. Dasar hukum yang dipegang pemerintah dalam memberi kepastian yakni Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Kemudian dia pun menjelaskan mengenai usulan draft yang menyebut pemberian IUPK bagi KK dan PKP2B tanpa melalui proses lelang.

Pemberian itu bagi pemegang KK dan IUPK yang masih ingin melanjutkan konsesi. Namun bila KK maupun PKP2B memilih tidak melanjutkan operasi pasca kontrak berakhir, maka lelang dilaksanakan. Lebih lanjut dia menegaskan revisi PP 23 ini berlaku untuk semua pelaku tambang. “Semua perusahaan bisa mengajukan perpanjangan,” tegasnya. Dikatakannya revisi PP 23 ini mendesak lantaran dalam jangka waktu lima tahun ke depan ada pemegang KK dan PKP2B yang segera berakhir masa kontraknya.

Adapun perusahaan yang segera berakhir kontraknya, yakni PT Freeport Indonesia pada di 30 Desember 2021. Kemudian terdapat tujuh PKP2B yang segera berakhir, yakni PT Tanito Harum pada 14 Januari 2019, PT Arutmin Indonesia pada 1 November 2020, PT Kendilo Coal Indonesia pada 13 September 2021, PT Kaltim Prima Coal pada 31 Desember 2021, PT Multi Harapan Utama pada 1 April 2022, PT Adaro Indonesia pada 1 Oktober 2022, serta PT Kideco Jaya Utama pada 13 Maret 2023. Namun dia menyebut baru Tanito yang mengajukan permohonan.

Pemegang KK dan PKP2B lainnya masih menunggu draft revisi PP 23/2010 disahkan. Tanito melayangkan permohonan merujuk pada PP 23/2010 yang menyatakan pengajuan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir. “Yang jelas yang jatuh tempo baru Tanito. Mereka sudah mengajukan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi menerangkan, naskah revisi PP 23/2010 sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia menyebut semua sektor sudah membahas mengenai revisi ini. Sehingga, beleid ini ditargetkan terbit pada akhir tahun ini. “Nanti diajukan ke Sekneg setelah harmonisasi,” ujarnya.

Dinanti Pengusaha Secara terpisah, Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama masih menunggu terbitnya revisi PP 23/2010. Pihaknya akan mempelajari betul seperti apa kepastian investasi yang tertera di beleid teranyar itu. Pasalnya, hingga saat ini, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu belum mendapatkan jaminan perpanjangan operasi.

baca juga : https://v-genset.com/ready-stock-genset/harga-genset-perkins/

Hanya saja Riza enggan menegaskan jaminan yang dimaksud lebih dari PP, mengingat PP merupakan produk hukum yang bisa direvisi kapan pun. “Kami menginginkan stabilitas investasi yang disetujui kedua belah pihak,” ujarnya. Sementara itu, Coorporate Communication Adaro Febrianti Nadira menuturkan, persiapan permohonan perpanjangan sudah dipersiapkan pihaknya merujuk pada PP 23/2010.

Namun pihaknya akan melakukan penyesuaian bila revisi PP 23/2010 ditandatangani. “Untuk perpanjangan secaraofficialbelum dimasukkan, tetapi persiapan dari awal sudah dilakukan melalui diskusi dan koordinasi secara berkelanjutan. Hanya saja tentunya kami selalu akan menyesuaikan dengan peraturan baru,” jelasnya. Sampai September lalu, Adaro memproduksi batu bara sebesar 38,98 juta ton dari target 54-56 juta ton pada tahun ini.

Realisasi produksi batu bara Adaro ini tercatat 11,33% dari total produksi batu bara nasional per September sebesar 344 juta ton. Sementara Freeport sampai September lalu telah mencatatkan produksi sebesar 990 juta pound untuk tembaga dan 2,09 juta ounces emas. Realisasi ini meningkat dari periode yang sama tahun lalu di mana produksi tembaga 647 juta pounds dan emas 992 ribu ounces. Freeport merupakan produsen tembaga dan emas terbesar di Indonesia.